Hyderabad: Strategi yang Gagal Menuju Kemerdekaan

Hyderabad, sebuah kerajaan kaya di India, menjadi pusat perhatian sejarah akibat kegagalannya meraih kemerdekaan pada tahun 1947. Dalam konteks geopolitik saat itu, Nizam Hyderabad menghadapi dilema besar: mempertahankan kedaulatan atau tunduk pada dominasi India.

Sejarawan menilai bahwa posisi Hyderabad yang terkurung daratan membuatnya sangat rentan. Wilayah ini dikelilingi oleh negara bagian India yang baru merdeka, sehingga setiap langkah pertahanan harus cermat dan terukur.

Salah satu kegagalan utama Nizam adalah kurangnya persiapan militer yang memadai. Meski memiliki kekayaan luar biasa, strategi memperkuat tentara terlambat diterapkan dan tidak maksimal.

Beberapa analis berpendapat, Nizam seharusnya menegosiasikan perjanjian pertahanan jangka panjang dengan Inggris sebelum penarikan mereka pada 1947. Garansi eksternal ini bisa memberi Hyderabad waktu dan legitimasi menghadapi tekanan India.

Selain itu, peluang aliansi internasional jarang dimanfaatkan. Jika Nizam mampu menarik dukungan kekuatan besar saat itu seperti Amerika Serikat & Soviet atau organisasi internasional seperti PBB, posisi Hyderabad bisa diperkuat secara diplomatis.

Nizam memiliki sumber daya finansial yang sangat besar. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli persenjataan modern dan pelatihan militer berskala besar dari Eropa pasca-Perang Dunia II.

Tujuan utama penguatan militer adalah menciptakan efek pencegahan. Semakin kuat tentara Hyderabad, semakin tinggi biaya invasi bagi India, baik dari sisi korban maupun reputasi internasional.

Namun, kegagalan tidak hanya dari sisi militer. Nizam mempertahankan kekuasaan absolut dan mengandalkan Razakar, kelompok paramiliter yang kurang terlatih.

Kebijakan ini melemahkan legitimasi politiknya. Dunia internasional semakin memandang Hyderabad sebagai kerajaan feodal yang menolak demokrasi, bukan negara yang mewakili kehendak rakyatnya.

Seharusnya, pemerintahan inklusif dengan partisipasi semua kelompok masyarakat dibentuk segera. Hal ini bisa membuktikan bahwa kemerdekaan Hyderabad didukung oleh rakyat, bukan hanya penguasa minoritas.

Langkah cerdas lain adalah mengajukan referendum internasional di bawah pengawasan PBB. Jika India menolak, hal ini bisa menjadi bukti agresi terhadap kehendak rakyat Hyderabad.

Pembubaran Razakar menjadi langkah kritis. Kelompok ini memberikan dalih bagi India untuk menginvasi dengan alasan menegakkan keamanan dan menghentikan penganiayaan minoritas.

Diplomasi juga menjadi kunci yang terlupakan. Nizam terlalu pasif di panggung internasional, sementara India bergerak cepat untuk mengamankan legitimasi global.

Kasus kedaulatan Hyderabad seharusnya diajukan ke PBB segera setelah Inggris mengumumkan penarikan pada 1947. Penundaan membuat posisi Hyderabad semakin rapuh.

Mengikuti model Sri Lanka juga bisa menjadi alternatif. Status Dominion dengan kepala negara seremonial dari Inggris memungkinkan Hyderabad tetap terhubung dengan London, memperkuat posisi diplomatiknya.

Hubungan dengan Pakistan juga perlu dimanfaatkan. Jalur udara aman untuk pertukaran personel dan material bisa menegaskan kedaulatan Hyderabad di tengah blokade India.

Pada dasarnya, kegagalan Hyderabad muncul dari ketidakmampuan bertransformasi menjadi negara bangsa modern. Kekayaan dan tradisi feodal tidak cukup menghadapi tantangan zaman.

Nizam tidak berhasil mengubah sistem politiknya agar lebih demokratis dan inklusif. Kegagalan ini membuka celah bagi India untuk mengambil alih dengan mudah.

Sejarah menunjukkan, legitimasi dan perlindungan eksternal adalah kunci keberhasilan negara merdeka. Hyderabad memiliki potensi finansial, tetapi tidak memaksimalkan diplomasi strategis.

Akhirnya, kegagalan Hyderabad menjadi pelajaran penting tentang hubungan antara kekuasaan absolut, strategi militer, dan diplomasi internasional. Tanpa perpaduan ketiganya, kemerdekaan tetap menjadi mimpi yang tidak terwujud.

Baca selanjutnya